SPMB 2025 & Revisi RUU Sisdiknas: Aspirasi Agita Nurfianti & Respons Kemendikdasmen

Agita Nurfianti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Agita Nurfianti dari Provinsi Jawa Barat.

Mungkin dari rekan-rekan anggota lain juga sudah cukup lengkap ya mengenai SPMB ini.

Ini ada sedikit aspirasi dari Dinas Pendidikan yang mereka merasakan waktu permen itu terlalu mepet; waktu itu kan kurang lebih 2 bulan ya, Pak.

Waktu disampaikannya ini terlalu mepet waktunya untuk mereka mempersiapkan segala halnya sampai dengan sosialisasinya, apalagi sekarang juga terkait dengan DTSN juga, karena ada juga yang melalui jalur PAPS atau penanggulangan anak putus sekolah.

Nah itu kan, jadi kemarin pun di Jawa Barat sudah waktunya anak-anak MPLS, tapi masih ada yang belum penanggulangan, dapat sekolah, sekolah negeri. Seperti itu mungkin dari hal itu juga jadi ada penambahan-penambahan kuota, misalnya dari 36 satu kelas menjadi 50 orang dalam satu kelasnya.

Ini juga kan berdampak pada fasilitas ruang kelasnya, seperti meja, itunya juga berpengaruh juga.

Bahkan sampai ada yang seperti disampaikan tadi di Jawa Barat pun mengalami, jadi kelasnya itu ada di mushola dan di kelas secara bergiliran. Mungkin ini bisa menjadi perhatian dari Kemendikdasmen.

Kurang lebih itu saja dari saya. Selebihnya sih sudah.

Ini salah satu fotonya ya, Pak, jadi ruang anak-anak itu kurang, jadi mereka harus belajar bergantian di kelas dan di mushola dan tidak ada meja dan kursi juga. Ini juga pernah dikunjungi juga ya, Pak, oleh pejabat Kemendikdasmen juga.

Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti mungkin ada yang akan saya sampaikan aspirasi dari Jawa Barat untuk Pak Menteri. Terima kasih.

Menteri Dikdasmen Bapak Abdul Mu’ti

Iya, ini pertama kami menyampaikan terima kasih atas masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komite 3 DPD RI yang sangat bagus.

Kami ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, bahwa semangat kami di dalam menerapkan SPMB adalah pendidikan yang inklusif berkeadilan, di mana sekolah itu berfungsi sebagai tempat yang memungkinkan terjadinya integrasi sosial dan juga kohesivitas sosial.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pengundangan SPMB itu, kami undangkan dan sudah ada di dalam penerbitan di CDIH itu 28 Februari 2025. Sementara SPMB itu kan sesungguhnya penerimaan murid baru itu pada bulan Juli; teorinya waktunya cukup.

Nah, problemnya adalah dalam sosialisasi pemerintah daerah itu lambat.

Pertama, terkait dengan pengundangan SPMB itu—terkait dengan pengundangan SPMB itu—jadi turunannya begini: prosesnya itu, permen itu kemudian diturunkan dalam peraturan daerah.

Jadi ada keterlibatan pemerintah daerah, karena dasar penerapan SPMB itu mengikuti peraturan daerah.

Yang peraturan daerah itu untuk jenjang SLTA/SMA itu oleh pemerintah provinsi; kabupaten/kota itu untuk SD dan SMP. SPMB dikecualikan untuk daerah 3T, dan juga untuk SMK, dan untuk sekolah luar biasa.

Nah, yang ketiga kami sampaikan bahwa terkait dengan beberapa hal yang tadi ditemukan di lapangan itu, memang sebagian besarnya terkait dengan sosialisasi oleh pemerintah daerah terhadap sekolah dan sekolah kepada masyarakat yang memang lambat.

Jadi mohon maaf kalau kami melihat datanya, sebenarnya problem yang muncul terutama tadi di Jawa Barat itu sangat mepet membuat juknis tentang pelaksanaan SPMB itu, dan Jawa Barat juga membuat kebijakan yang penerimaan murid barunya itu tidak sesuai dengan ketentuan pusat.

Memang ada diskresi dalam konteks tertentu, tetapi diskresi itu ternyata bermasalah di lapangan sehingga yang Ibu sampaikan tadi adalah akibat dari diskresi yang memang tidak berlaku sebagaimana mestinya di Jawa Barat dan beberapa tempat yang lainnya.

Kemudian kenapa kami membatasi jumlah rombel di sekolah negeri?

Semangatnya adalah untuk menjaga mutu. Sebab kalau jumlah rombel terlalu banyak dan jumlah murid dalam satu kelas itu juga melebih, maka kualitas pembelajaran tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Itulah kenapa kemudian penerimaan di negeri kami batasi agar mereka yang tidak diterima di negeri tertentu bisa diterima di negeri yang lainnya, tapi tidak di luar negeri, kemudian kepada sekolah-sekolah di swasta.

Nah, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada peluang pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada sekolah swasta.

Beberapa contoh tadi masukan mengenai penerimaan yang bersamaan: ada, paling tidak dalam pantauan kami, beberapa daerah yang penerimaan negeri-swastanya bersama-sama.

Salah satunya adalah Kota Semarang—mungkin dapilnya Ibu tadi, jauh dengar—Kota Semarang itu penerimaan negeri dan swasta bersama-sama, sehingga yang tidak diterima di negeri langsung diarahkan ke swasta.

Kemudian yang kedua, ada subsidi pemerintah daerah kepada sekolah swasta. Nah salah satunya adalah Denpasar, kemudian Kota Tangerang Selatan, dan juga Semarang juga.

Saya menyebut Semarang karena saya masih punya rumah di Semarang dan saya tinggal di Tangerang Selatan. Jadi contoh-contoh baik itu ternyata yang menjadi kunci bagaimana program SPMB ini berjalan dengan baik.

Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan guru, kami sampaikan bahwa kami sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, di mana guru-guru ASN, baik PNS maupun P3K, dapat ditugaskan di sekolah swasta. Sehingga problem yang tadi dikatakan dengan distribusi guru itu sebenarnya terjadi karena penerapan Undang-Undang ASN yang mungkin dalam beberapa hal pemahamannya belum komprehensif.

Dengan pendekatan itu, maka problem-problem yang berkaitan dengan distribusi guru, penugasan guru, dan pengangkatan guru mudah-mudahan dapat teratasi. Dan kami sudah berkoordinasi dengan BKN terkait dengan pelaksanaan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025.

Kemudian yang berkaitan dengan guru PAUD, memang ini tantangannya ada pada Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di mana definisi guru itu dibatasi guru yang mengajar di satuan pendidikan formal. Kelompok bermain dan tempat penitipan anak itu masuk dalam kelompok pendidikan non-formal. Sehingga karena itu maka mereka belum mendapatkan hak-haknya sebagai guru formal termasuk mengikuti sertifikasi.

Ini pula yang kami usulkan sebagai bagian dari perubahan di dalam RUU Sisdiknas yang sekarang masih dalam proses pembahasan di DPR bersama-sama dengan kami, Kementerian Didikdasmen dan kementerian yang lainnya yang terkait; tadi ada yang menyebut istilah omnibus pendidikan itu.

Kemudian yang berkaitan dengan sekolah di daerah 3T, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas yang masih berlaku sekarang, Undang-Undang 2023, pendidikan itu ada pendidikan formal, non-formal, dan informal.

Di daerah 3T, dengan kondisi jumlah geografis yang sulit terjangkau dan juga peta demografi yang memang sangat beragam, kami ada lima kebijakan untuk pendidikan di daerah 3T sebagai alternatif memberikan layanan pendidikan yang tidak semuanya harus di sekolah formal, tapi bisa di lembaga pendidikan non-formal.

Pertama adalah sekolah satu atap: sebuah kebijakan di mana beberapa jenjang pendidikan penyelenggaraannya dapat dilakukan di sekolah yang sama, sehingga tidak harus didirikan SMA secara khusus; SMA di situ dapat diselenggarakan dengan menggunakan gedung SMP dan seterusnya.

Kemudian kebijakan pendidikan penyetaraan: program kejar paket A, paket B, dan paket C. Ini juga sebagiannya ada yang paket hemat juga. Terima kasih.

Sebagiannya ada yang—mohon maaf ini bercanda—ada yang jamak qashar begitu, jadi B dan C-nya itu bareng dalam waktu berdekatan; kadang-kadang C-nya duluan, B-nya belum, jadi jamak qashar taqdim. Mohon maaf, ini istilah fiqh di Islam.

Karena itu program penyetaraan ini kami jaga kualitasnya supaya mutunya tidak jauh berbeda dengan pendidikan formal.

Yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh; kami sudah uji coba pembelajaran ini dengan menggunakan sarana komunikasi pembelajaran dengan sistem Zoom begitu dan model-model pembelajaran jarak lainnya, yang sekarang sudah kami uji coba untuk community learning center di Kinabalu, Malaysia.

Itu kami kembangkan dengan pembelajaran jarak jauh dengan sekolah formal yang ada di Indonesia.

Hal yang sama insya Allah juga bisa diberlakukan di daerah-daerah 3T itu. Kemudian yang keempat adalah program sekolah terbuka; ini juga alternatif untuk sekolah di daerah 3T, modelnya seperti Universitas Terbuka.

Kemudian kebijakan rumah pendidikan, di mana belajar tidak harus diselenggarakan di sekolah, tapi boleh juga diselenggarakan di fasilitas milik pemerintah atau milik masyarakat.

Kami sempat ada komunikasi dengan PGI, misalnya, untuk daerah-daerah yang mayoritas beragama Kristen atau daerah lain; bisa juga pembelajaran diselenggarakan di gereja, misalnya, dengan pendidik adalah para pendeta atau relawan pendidikan yang lain. Sehingga dengan cara demikian, belajar tidak harus selalu di gedung sekolah, tapi di semua fasilitas publik yang bisa dijadikan sebagai tempat pembelajaran.

Kami nanti akan mengembangkan sistem untuk relawan pendidikan yang—insya Allah—relawan pendidikan itu juga mendapatkan ya namanya apa ya, mungkin honor atau apa begitu, tapi karena relawan ya tentu saja harus seikhlasnya juga.

Tapi akan kami siapkan itu, karena memang kami punya prinsip bahwa semua anak Indonesia harus berkesempatan untuk belajar.

Berikutnya terkait dengan negeri dan swasta, semangat kami adalah semua sekolah adalah favorit. Dengan cara seperti itu maka kami berusaha meningkatkan yang secara kualitas masih di bawah untuk terus kita tingkatkan, sehingga kebijakan revitalisasi itu tidak hanya untuk sekolah negeri tapi juga untuk sekolah swasta.

Untuk tahun ini revitalisasi yang jumlahnya 15 ribu sekian, 800 satuan pendidikan, 20 persennya untuk satuan pendidikan swasta. Semua pelatihan untuk guru juga untuk negeri dan swasta, dan semua pelatihan itu dibiayai oleh negara, sebagian melalui dana BOS, dana BOS Kinerja.

Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan, masih berkait dengan kewenangan pendidikan. Ini mungkin memang perlu untuk menjadi perhatian kita semua karena sekarang ini penyelenggaraan pendidikan itu masih mengikuti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di mana untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM itu oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan untuk SMA, SMK, dan sekolah luar biasa itu oleh pemerintah provinsi.

Itu memang masih berlaku undang-undang itu, sehingga kalau ada aspirasi dari Bapak-Ibu sekalian anggota DPD, khususnya Komite 3, terkait dengan regulasi penyelenggaraan pendidikan, saya kira itu nanti bisa kita jadikan sebagai bagian dari agenda perubahan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang masih dalam proses pembahasan.

Kemudian yang berkaitan dengan TKK—walaupun ini mungkin pertanyaan bonus begitu—termasuk juga tadi data sasaran, dan sebagainya, insya Allah itu nanti kami coba sudah mulai sinkronkan. Karena memang problem kita menyangkut tadi, Bapak, misalnya jumlah rombel yang tidak sesuai; itu sebagian masalahnya memang karena pengisian data oleh operator sekolah itu tidak sepenuhnya akurat.

Jadi banyak data yang sebenarnya asal ngisi saja. Padahal kan kami minta data pokok, tapi yang dikirim pokoknya data. Dan yang repot lagi itu—mohon maaf—sebagian data itu berupa borang-borang, yang artinya bohong dan ngarang.

Itu yang sekarang menjadi masalah kenapa tadi disampaikan ada sekolah yang rusak berat itu tidak mendapatkan [bantuan], karena yang di Dapodik itu diisinya sekolahnya bagus. Kenapa diisi bagus? Karena nanti kalau isinya bagus ketika diakreditasi nilainya bagus. Jadi ditulis di Dapodiknya itu bagus supaya… Terima kasih.

Ini bukan janji ya, tapi menyampaikan informasi saja.

Kalau ada aspirasi dari Bapak-Ibu anggota Komite 3 yang mohon disampaikan, karena untuk 2026 kami belum menetapkan sekolah sasaran yang mendapatkan revitalisasi.

Mudah-mudahan masih ada kemungkinan untuk dipenuhi, tentu berdasarkan data yang akurat ya. Kemudian yang paling akhir, menyangkut aspirasi PIP dan sebagainya, kami sampaikan bahwa bantuan pemerintah untuk murid itu ada dua: ada PIP dan ada ADEM.

Termasuk di Papua itu ada bantuan ADEM yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian juga PIP; kalau jumlahnya masih kurang ya mudah-mudahan nanti kita bisa bagi-bagi bersama-sama.

Kita pakai istilah pesta begitu, Pak—pesta itu tipis-tipis yang penting merata. Jadi mohon maaf kalau baru bisa seribu, karena tahun ini kami belum bisa mendapatkan penambahan kuota untuk PIP 2026, sehingga masih sama dengan 2025, baik jumlahnya maupun nominalnya yang bisa kita berikan untuk masing-masing jenjang. Mudah-mudahan ada perubahan anggaran di tengah pelaksanaan.

Nah untuk TKK, memang ini akan kita laksanakan bulan November tahun 2025 untuk jenjang SMA, kemudian untuk SD dan SMP bulan Maret 2026, yang nanti dalam pelaksanaan juga melibatkan pemerintah daerah. Untuk SMP penyelenggaranya pemerintah provinsi, untuk SD pelaksanaannya—penyelenggaranya—pemerintah kabupaten/kota, yang alhamdulillah untuk biaya penyelenggaraan TKK SD dan SMP sudah masuk dalam anggaran kami di tahun 2026, sehingga tidak membebani anggaran pemerintah daerah.

Bahwa kemudian dengan ulangan, dengan tes itu murid akan belajar lebih rajin, ya saya kira memang tujuan kami adalah supaya mereka lebih rajin belajar. Kalau tidak ada ujian ya tidak ada semangat.

Tapi tujuannya bukan untuk mempersulit; tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi dan mendorong semangat belajar.

Saya kira demikian jawaban umum kami, Bapak-Ibu sekalian pimpinan. Beasiswa ADEM, afirmasi ya; itu untuk daerah-daerah 3T dan untuk yang di luar negeri, Ibu. Untuk Jawa Tengah kayaknya nggak ada kayaknya; Jawa Tengah anyep kayaknya, bukan ADEM.

Demikian apa kami sampaikan; mudah-mudahan dapat memberikan jawaban dari yang disampaikan Bapak-Ibu sekalian dan usulan-usulan yang disampaikan—mudah-mudahan dapat kami himpun bersama sebagai bagian dari masukan untuk perbaikan SPMB tahun 2026–2027.

Saya kembalikan kepada pimpinan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan.

Kami izin untuk nanti ada agenda lagi di Lemhannas sebagai bagian dari tugas kami yang berikutnya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Terima kasih; mudah-mudahan kita semua bisa terus bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2025 sebagaimana yang menjadi arahan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto.

Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.