Agita NurfiantiAgita NurfiantiAgita Nurfianti
  • Berita
  • Profil
  • Video
  • Galeri
  • Link Relasi
Reading: Penonaktifan Massal PBI BPJS di Jabar 2026: 1,9 Juta Peserta Dicoret, Ini Jalur Reaktivasi dan Hak Sanggah Warga
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Agita NurfiantiAgita Nurfianti
Font ResizerAa
  • Berita
  • Profil
  • Video
  • Galeri
  • Link Relasi
Search
  • Berita
  • Profil
  • Video
  • Galeri
  • Link Relasi
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2023 Agita Nurfianti, DPD RI Jawa Barat. All Rights Reserved.
Agita Nurfianti > Berita > Rapat Kerja > Penonaktifan Massal PBI BPJS di Jabar 2026: 1,9 Juta Peserta Dicoret, Ini Jalur Reaktivasi dan Hak Sanggah Warga
Rapat Kerja

Penonaktifan Massal PBI BPJS di Jabar 2026: 1,9 Juta Peserta Dicoret, Ini Jalur Reaktivasi dan Hak Sanggah Warga

Tim Admin
Last updated: Februari 23, 2026 19:07
Tim Admin
Share
5 Min Read
Penonaktifan massal PBI BPJS di Jabar membuat 1,9 juta warga nonaktif. Dinkes minta faskes tetap layani, reaktivasi kini bisa lewat desa, ada hak sanggah
Penonaktifan massal PBI BPJS di Jabar membuat 1,9 juta warga nonaktif. Dinkes minta faskes tetap layani, reaktivasi kini bisa lewat desa, ada hak sanggah
SHARE

BANDUNG — Penonaktifan massal kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan menjadi sorotan dalam rapat koordinasi strategis yang digelar Komite III DPD RI pada 23 Februari 2026. Di tengah target Jawa Barat mengejar Universal Health Coverage (UHC), tercatat 1,9 juta warga Jawa Barat dinonaktifkan dari PBI pusat—bagian dari sekitar 11 juta penonaktifan secara nasional.

Contents
Dinkes Jabar: Faskes Wajib Layani, Administrasi MenyusulReaktivasi Dipangkas: Kini Bisa Lewat Desa/KelurahanLansia Rentan Tercoret: “Satu KK” Jadi MasalahVerifikasi Lapangan: 39 Variabel, Petugas Turun ke RumahWarga Diminta Aktif: Ada Hak SanggahMenuju DTSN, Ujian “Keadilan Data”

Di balik angka itu, pemerintah menyebut sedang melakukan penataan besar-besaran data penerima bantuan. Dalam proses yang sama, 2,1 juta peserta baru dari kelompok Desil 1–5 justru masuk ke sistem sebagai bagian dari konsolidasi menuju DTSN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

Penonaktifan massal PBI BPJS di Jabar membuat 1,9 juta warga nonaktif. Dinkes minta faskes tetap layani, reaktivasi kini bisa lewat desa, ada hak sanggah
Penonaktifan massal PBI BPJS di Jabar membuat 1,9 juta warga nonaktif.

 

Dinkes Jabar: Faskes Wajib Layani, Administrasi Menyusul

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan menegaskan fasilitas kesehatan—mulai RSUD, rumah sakit swasta, hingga puskesmas—tidak boleh menolak pasien, terutama untuk kasus kronis dan layanan berbiaya tinggi seperti cuci darah, kemoterapi, maupun persalinan darurat, meski status PBI sedang nonaktif.

Untuk mencegah pasien menanggung biaya sendiri, faskes diminta menerbitkan Surat Keterangan Berobat/surat keterangan sedang dirawat sebagai dasar proses reaktivasi. Skema ini juga dipandang penting agar rumah sakit tidak terjebak risiko piutang tak tertagih yang berpotensi mengganggu operasional, sebagaimana pernah menjadi kekhawatiran di sejumlah daerah.

Rapat Kerja Anggota DPD RI Agita Nurfianti, S.Psi, dengan DINSOS JABAR, DINKES JABAR, BPS JABAR, DAN BPJS JABAR.
Rapat Kerja Anggota DPD RI Agita Nurfianti, S.Psi, dengan DINSOS JABAR, DINKES JABAR, BPS JABAR, DAN BPJS JABAR.

Reaktivasi Dipangkas: Kini Bisa Lewat Desa/Kelurahan

Perubahan penting lainnya adalah pemangkasan jalur birokrasi reaktivasi. Jika sebelumnya warga harus mengurus ke tingkat dinas sosial kabupaten/kota, kini pengajuan dapat dilakukan melalui kantor desa/kelurahan.

Untuk kondisi darurat, alurnya meliputi: meminta surat keterangan dari RS/puskesmas, lalu membawa KTP dan KK ke operator desa untuk input melalui SIKS-NG. Di wilayah berstatus UHC Prioritas, reaktivasi disebut dapat diproses lebih cepat, bahkan pada hari yang sama. Namun dampak penonaktifan massal sempat membuat mayoritas wilayah UHC Prioritas mengalami penurunan keaktifan peserta di bawah ambang tertentu, sehingga pemerintah daerah didorong melakukan pemulihan keaktifan melalui reaktivasi massal.

Lansia Rentan Tercoret: “Satu KK” Jadi Masalah

Sejumlah temuan lapangan juga mengindikasikan exclusion error, terutama pada lansia miskin yang tinggal satu atap dengan anggota keluarga yang dianggap mampu. Sistem dinilai kerap membaca kondisi ekonomi berdasarkan satu KK, sehingga lansia yang tidak berpenghasilan ikut terdampak pencoretan.

Salah satu opsi yang disiapkan pemerintah adalah pemisahan KK melalui Disdukcapil agar kondisi ekonomi individu dapat terbaca lebih akurat, kemudian diperbarui oleh operator desa dalam sistem.

Verifikasi Lapangan: 39 Variabel, Petugas Turun ke Rumah

Untuk menekan manipulasi data dan memperbaiki ketepatan sasaran, ribuan petugas pendamping dan pengawas melakukan verifikasi lapangan menggunakan aplikasi seperti SIXMA/Faksis SE 2026. Di Jawa Barat, tahap awal menyasar 21.788 keluarga dengan riwayat penyakit katastrofik yang statusnya nonaktif.

Verifikasi dilakukan dengan 39 variabel, mencakup kondisi hunian (atap, lantai, dinding), kepemilikan aset (dari perhiasan hingga ternak), hingga detail pekerjaan yang menuntut ketelitian agar tidak terjadi salah klasifikasi.

Warga Diminta Aktif: Ada Hak Sanggah

Pemerintah juga membuka kanal pemutakhiran melalui mekanisme hak sanggah bagi warga yang merasa layak masuk kelompok rentan (Desil 1–5) namun dinonaktifkan. Pengecekan dan pembaruan dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp PANDAWA, Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, serta aplikasi Cek Bansos milik Kemensos.

Menuju DTSN, Ujian “Keadilan Data”

Konsolidasi menuju DTSN—yang mengintegrasikan berbagai basis data sosial ekonomi—diproyeksikan menjadi langkah untuk merapikan penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Namun transisi tersebut memunculkan dampak langsung di layanan kesehatan, sehingga kebijakan “layani dulu” dan verifikasi presisi menjadi krusial agar perlindungan sosial tidak terputus di lapangan.

Pada akhirnya, publik dihadapkan pada pertanyaan yang sama: apakah sistem perlindungan sosial sudah benar-benar melindungi kelompok paling rentan, atau masih terjebak pada kekakuan pembacaan data. Pemerintah menekankan, partisipasi warga memastikan data kependudukan dan sosial ekonomi tetap akurat menjadi kunci dalam masa penataan ini.

You Might Also Like

Cegah Mahasiswa Bundir dan Putus Kuliah, Senator Agita Nurfianti Minta Mendiktisaintek Bentuk Bimbingan dan Konseling di Universitas

Kesalahan Data Sebabkan Bansos Salah Sasaran, Senator Agita Minta Perbaiki Akurasi Data

Paparan DPP Desa Bersatu: Kritik UU Desa & Keterlambatan Regulasi di DPD RI

Wawancara bersama Bapak Adhi Wisnu S., membahas kerangka konseptual dan operasional Sekolah Rakyat

Paparan Dr. Ferry Daud Liando dalam Rapat Dengar Pendapat BULD DPD RI: Analisis Kritis Tata Kelola Desa & Otonomi Daerah

TAGGED:Bantuan IuranBPJS KesehatanBPSDinas Kesehatan JabarDTKSDTSNHak SanggahJaminan KesehatanP3KEPBIPenonaktifan PBIRegsosekSIKS-NGUHC Jawa BaratVerifikasi Data
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Threads Email Copy Link Print
Share
Previous Article Agita Nurfianti tinjau dapur SPPG Bojong Koneng Bogor yang memproduksi 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk sekolah dan Posyandu. Agita Nurfianti Tinjau Dapur SPPG Bojong Koneng Bogor: Produksi 3.000 Porsi Makanan Bergizi Setiap Hari
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Stay Connected

2kSubscribersSubscribe
4kFollowersFollow
25FollowersFollow

Latest News

Agita Nurfianti tinjau dapur SPPG Bojong Koneng Bogor yang memproduksi 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk sekolah dan Posyandu.
Agita Nurfianti Tinjau Dapur SPPG Bojong Koneng Bogor: Produksi 3.000 Porsi Makanan Bergizi Setiap Hari
Aspirasi Warga Oktober 20, 2025
Pertemuan di SD Negeri Bojong Koneng 03 menghadirkan Agita Nurfianti (DPD RI Jawa Barat), orang tua murid, sekolah, dan Puskesmas Cijayanti. Diskusi membahas program Obat Cacing, evaluasi Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta aspirasi fasilitas seperti ruang UKS, air bersih, dan ruang kelas baru. Agita menegaskan bahwa seluruh aspirasi sudah disampaikan ke kementerian dengan target realisasi anggaran 2026, sejalan dengan komitmen DPD RI dalam peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak di Jawa Barat.
Agita Nurfianti Bahas Aspirasi Sekolah & Program Makan Bergizi Gratis Bersama Guru dan Orang Tua Murid di SD Bojong Koneng 03 Kab. Bogor
Aspirasi Warga Oktober 20, 2025
Agita Nurfianti tinjau Program Makanan Pagi Gratis di SD Bojong Koneng 03 Bogor, menyoroti gizi, keamanan pangan, dan empati bagi anak sekolah.
Pagi di Bojong Koneng Saat Senator Agita Nurfianti Menyapa Anak Sekolah dan Meninjau Program Makanan Pagi Gratis
Aspirasi Warga Oktober 20, 2025
Agita Nurfianti buka Lomba Kereta Peti Sabun DAMAS XII 2025 di Pasar Seni ITB Bandung, ajang kreatif dan inspiratif bagi generasi muda Jawa Barat.
Agita Nurfianti Buka Lomba Kereta Peti Sabun DAMAS XII 2025 di Pasar Seni ITB: Ajang Kreativitas dan Inovasi Siswa SMK / Mahasiswa Bandung
Press Release Oktober 20, 2025
Dialog DPD RI dan BNN ungkap solusi reformasi rehabilitasi narkotika di Jawa Barat untuk penyelamatan korban dan reformasi kebijakan nasional.
Dialog DPD RI, BNN, Polrestabes Kota Bandung, dan GRANAT ungkap solusi reformasi rehabilitasi narkotika di Jawa Barat untuk penyelamatan korban dan reformasi kebijakan nasional.
Rapat Kerja Oktober 15, 2025
Rapat Pengawasan yang dipimpin oleh Agita Nurfianti, Anggota DPD RI dari Komite III Jawa Barat, membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diskusi melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan BBPOM Bandung.
Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat: Tantangan, Data, dan Reformasi Keamanan Pangan Sekolah
Rapat Kerja Oktober 14, 2025
Senator Agita Reses DPD RI di Bojongsoang | Aspirasi Warga Soal DTSN, Pendidikan, Kesehatan & Identitas Lokal
Reses DPD RI di Bojongsoang | Aspirasi Warga Soal DTSN, Pendidikan, Kesehatan & Identitas Lokal
Aspirasi Warga Oktober 7, 2025
Senator Agita Serahkan Bantuan untuk Dukung Pemulihan Korban NAPZA
Press Release Oktober 7, 2025
Pertemuan warga RW 16 Bilabong, Kabupaten Bogor bersama Agita Nurfianti, S.Psi (DPD RI, Komite III)
Forum Dengar Pendapat RW 16 Komplek Perumahan Bilabong dengan Ibu Agita Nurfianti, S.Psi. (DPD RI, Komite 3)
Aspirasi Warga Oktober 5, 2025
SPMB 2025 & Revisi RUU Sisdiknas: Aspirasi Agita Nurfianti & Respons Kemendikdasmen
Rapat Kerja September 30, 2025
Agita NurfiantiAgita Nurfianti
Follow US
© 2023-2029 Agita Nurfianti, DPD RI Jawa Barat.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?