Kegiartan Reses DPD RI Jawa Barat, Penyerapan Aspirasi dibuka oleh Ketua RW 13 Cinta Asih Bandung, Bapak Cecep Solehundin dan dipimpin oleh Anggota DPD RI Ibu Agita Nurfianti, S.Psi (B-48) pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh 27 (dua puluh tujuh) Orang terdiri dari Anggota DPD RI Ibu Agita Nurfianti, Ketua RT, Ketua RW, Perwakilan PKK, Perwakilan Posyandu, Perwakilan Warga, dan Tenaga Ahli Anggota.
Perwakilan dari Ibu-ibu PKK membuka suara tentang permohonan diperhatikannya Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang saat ini sedang diberikan ke anak-anak yang menjalani program Stunting, selain itu mereka membutuhkan fasilitas pendukung seperti Meja, Komputer dan lemari untuk menempatkan arsip-arsip catatan kegiatan mereka. Dukungan program PMT dari Dinas Kesehatan diakui ada, tapi tidak rutin setiap bulan.
Perwakilan RT 04 dan RT 05 yang masing masing warganya sekitar 30 KK menyampaikan kebutuhan akan air bersih terutama pada saat musim kemarau panjang, mereka memohon untuk diadakan Sumber Air Bersih Tambahan dengan kedalaman 60m-80m setidaknya di dua titik Masjid yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan air bersih warga sekitar. Usaha sudah dilakukan melalui MUSRENBANG dan beberapa pengajuan lainnya, tapi belum juga membuahkan hasil, hal ini terjadi karena memang tanah yang mereka tempati bukan tanah bersertifikat, melainkan tanah lahan PT. KAI. Aspirasi tentang kesejahteraan para Ustadz yang rutin mengajarkan ilmu agama ke santri santrinya apakah ada atau tidak juga turut diajukan.
Problem lahan yang mereka tempati ini memang menjadi salah satu persoalan pelik, menurut mereka lahan ini sudah hampir satu abad ditempati mereka secara turun temurun, karena tidak memiliki sertifikat tanah dan tanah yang mereka tempati pun ternyata dimiliki PT KAI, maka warga sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas kebutuhan yang dibutuhkan warga. Sudah ada rumor bahwa mereka akan digusur, warga Cinta Asih bersedia untuk pindah tapi mereka menginginkan lahan baru bersertifikat yang bisa menjadi pengganti lahan tinggal mereka sekarang, tidak menjadi masalah apakah lahan tersebut berada di pinggiran, yang penting mereka mendapatkan pengganti lahan tinggal bersertifikat.
Masalah zonasi sekolah pun menjadi aspirasi yang disampaikan warga, mereka tidak setuju dengan zonasi sekolah karena masalah radius, disamping itu mereka merasa bahwa persaingan memang dibutuhkan untuk mendapatkan orang-orang terbaik, jangan mencampur siswa-siswa sekolah yang memiliki kemampuan rendah dengan siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, karena siswa dengan kemampuan rendah akan sulit sekali bersaing dengan siswa yang berkemampuan tinggi.
Warga juga meminta kepastian tentang alur prosedur yang baku tentang masalah jaminan kesehatan nasional, pendaftaran sekolah, dan pendaftaran bansos, mereka merasa sudah mengikuti alur yang sudah baku tapi hasilnya lebih sering menggantung, misalnya:
- Pengajuan keringanan warga tidak mampu yang mendadak sakit keras seringkali tidak membuahkan hasil, akhirnya beberapa warga berinisiatif menempuh jalur yang tidak baku seperti menggunakan jaminan KTP ketua RT untuk mengeluarkan warga yang tidak mampu dari rumah sakit.
- Kemudian ada juga kasus warga yang tidak mampu yang walaupun memang masih dalam usia produktif tapi warga tersebut sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarga, upaya pendaftaran sudah dilakukan tapi tidak kunjung mendapatkan bantuan sosial, akhirnya ketua RT berinisiatif memanggil langsung perwakilan Dinsos untuk melihat langsung warga yang tidak mampu ini, dan langsung disetujui untuk mendapatkan bantuan.
- Ada anak warga Cinta Asih yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri karena masalah Zonasi, segala upaya jalur resmi sudah dilakukan, akan tetapi tidak juga berhasil, akhirnya jalur tidak resmi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakatlah yang digunakan, sampai ada warga yang berkata bahwa LSM dan Ormas lebih banyak membantu ketimbang jalur resmi pemerintah.
Warga sangat sadar bahwa tidaklah etis kalau selalu menggunakan LSM dan Ormas dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan mereka, tapi karena sifatnya banyak yang dirasa mendesak dan jalur resmi sudah ditempuh tapi tidak kunjung membuahkan hasil, maka mereka terpaksa menggunakan jalur yang tidak resmi.
Masalah KIP, PIP, dan BANSOS yang diduga dipolitisi partai politik tertentu juga menjadi masukan dari masyarakat, mereka-mereka yang diprioritaskan untuk mendapatkan KIP, PIP, dan BANSOS diduga adalah yang masuk menjadi kader partai politik tertentu, warga yang tidak mau menjadi kader partai, diduga tidak diprioritaskan untuk mendapatkan hak-haknya. Karena itu mereka berteriak yang mendapatkan KIP, PIP, dan BANSOS biasanya itu itu saja orangnya, dan masih banyak orang lain yg taraf ekonominya dibawah seharusnya lebih berhak mendapatkannya.
Untuk para lansia, pernah dijanjikan bantuan tunai melalui ATM, mereka diminta untuk membuka rekening bank tertentu, dan mendapatkan ATMnya yang katanya uang akan ditransfer masuk ke rekeningnya, tapi sudah dua tahun berlalu, tidak pernah ada uang yang masuk ke rekeningnya.
