Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat

Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga.

• Dalam pembangunan di Jabar kita punya dokumen rencana pembangunan jangka menengah RPJM yang akan dibahas setelah gubernur terpilih. Saya kira diubah ada beberapa, hal yang harus dipertahankan adalah pemekaran daerah. Target 42 dalam RPJMD.
• Dari kondisi fiskal Jabar, ada ketidakadilan keuangan. Kita punya penduduk lebih dari 50 juga tapi bantuan keuangan dari pemerintah pusat lebih besar dari Jatim dan Jateng, sungguh tidak adil hanya karena kita punya 27 kabupaten dan kota.
• Kekuatan fiskal di Jabar setelah Covid-19 berkurang, kini berkurang kembali imbas dari implementasi dari UU HKPD.
• Kemudian soal ketimpangan pembangunan, pembangunan ekonomi terpusat di Jabar Utara. Sementara Jabar Sekatan jauh tertinggal pembangunanannya.
• Saya tak tahu nasib SMA Negeri, SMK Negeri atau swata apakah kedepan akan menjadi kewenangan provinsi atau kembali kepada kabupaten dan kota atau bahkan menjadi kewenangan pusat.
• Kondisi di Jabar jumlah sekolah sangat kurang, tidak semua kecamatan memiliki SMA Negeri atau SMK Negeri, dan ini mengakibatkan tingkat lama pendidikan baru 8,6 tahun atau belum lululs SMP. Ini mengakibatkan SDM di Jabar rendah tak bisa bersaing.
• Soal penerimaan sekolah sering menjadi persoalan dimana-mana, prestasi ke zonasi, lalu ke afirmasi, lalu kembali ke zonasi dan semua ini sangat menyulitkan masyarakat. Tolong soal zonasi disampaikan ke pemerintah pusat.
• Soal moratorium pemekaran daerah tolong DPD RI Provinsi Jabar agar mendorong pemerintah pusat untuk mencabutnya, kalau tidak direvisi aturan tersebut. Beberapa daerah bisa memekarkan daerahnya salah satunya Jabar.
• Saya juga mengkritisi terkait jabatan Penjabat (Pj) yang dinilai menggangu penyelenggaraan pemerintahan, karena menjabat terlalu lama. Kalau bisa jangan ada Pj lagi.
• Saya pun mengusulkan gubernur dipilih kembali oleh DPRD karena dinilai lebih efisien dan hemat biaya dalam penyelenggaraan Pemilu.
• Kemudian masalah BIJB yang sudah memakan anggaran banyak. Kita dengan pemerintah suduah menyelesaikan Tol Cisumdawu. Persoalan terakhir efeketibitas daya guna bandara. Kita sudah mendatangkan DPR RI khususnya Komisi V untuk meminta memindahkan penerbagangan husen sastratengara ke BIJB. Jika BIJB beroperasi maskimal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Cirebon dan daerah sekitar BIJB. Tolong masalah ini disuarakan oleh DPD RI Provinsi Jabar ke pemerintah pusat, karena masalah ini merupakan kewenangan pusat.
• Soal kepegawaian, tenaga honorer mulai bidang pendidikan dan lain-lain, ada kebihakan tak mungkin lagi CPNS. Tapi PPPK, konsepnya pusat dibiayai pemerintah pusat, tiba-tiba menjadi tanggung jawab daerah ini menjadi masalah besar. Sebaiknya dikembalikan menjadi kewenangan pusat, tapi ini menjadi kewenangan daerah, ditambah kebijakan fiskal.
• Soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) pembentukan kawasan aglomerasi pihaknya lebih setuju jika Jabar, Banten dan DKI Jakarta disatukan kembali jadi Provinsi Sunda Raya.

• Kemudian soal pemekaran daerah kabupaten dan kota apabila dirasa berat, bisa menjadi pilhan adalah pemekaran desa, atau ada kebijakan transfer pemerintah pusat ke daerah itu mempertimbangkan jumlah penduduk bukan jumlah kabupaten dan kota.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldy D. Priambodo

• DOB bukan hanya soal kekuasaan baru, tapi bagaimana pertumbuhan masyarakat, akses pelayanan masyarakat lebih dekat. Melalui CDOB ini pun dinilai berdampak pada pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi.
• Kemudian soal APBD, pajak masuk ke jakarta penerimaan daerah kita harus diefektifkan lagi, dengan CDOB bisa menjadi menaikan pendapatan daerah, Sehingga pembangunan meningkat ekonomi meningkat.
• Soal pembentukan kawasan aglomerasi RUU DKJ master plannya akan seperti apa. RUU DKJJ ini akan berpengaruh terhadap ekonomi kita, PAD kita bakal besar, beban fiskal kita akan berkurang.
• Soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) pembentukan kawasan aglomerasi pihaknya lebih setuju jika Jabar, Banten dan DKI Jakarta disatukan kembali jadi Provinsi Sunda Raya.
• Ada sisi negatif dan positif dari RUU DKJ ini, mohon ada penjelasan dari pemerintah pusat.