Aspirasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

 ASPIRASI

Wilayah Bandung Raya saat ini menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, produksi sampah rumah tangga, komersial, dan industri meningkat pesat, hingga menyebabkan overload di berbagai tempat pembuangan akhir (TPA). Kondisi ini tidak hanya memicu permasalahan lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah TPA Sarimukti, yang saat ini telah mendekati kapasitas maksimalnya. Pemekaran wilayah TPA menjadi langkah mendesak untuk mengatasi kelebihan sampah jangka pendek. Namun, langkah ini hanya bersifat sementara, mengingat laju produksi sampah terus bertambah setiap harinya.

Bandung Raya kini tengah berbenah dengan membangun sistemBus Rapid Transit (BRT) untuk mengatasi kemacetan dan menciptakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, sistem BRT diharapkan menjadi solusi efektif untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Namun, tantangan utama terletak pada mengubah kebiasaan masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi. Untuk itu, diperlukan pendekatan strategis yang tidak hanya fokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat. Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD) dalam menghadapi tantangan ini, khususnya melalui bidang antropologi dan sosiologi. Pendekatan berbasis ilmu sosial ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan resistensi masyarakat terhadap transportasi umum. Dengan wawasan ini, pemerintah dapat merancang kampanye edukasi yang lebih efektif dan membangun fasilitas pendukung yang sesuai, seperti konektivitas antar moda dan jadwal yang tepat waktu. Jika upaya ini berhasil, BRT Bandung Raya tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi juga simbol perubahan budaya menuju kota yang lebih berkelanjutan dan nyaman untuk semua warganya.

Bandara Kertajati menghadapi tantangan serius dengan penurunan jumlah penumpang, jauh dari keekonomian ideal 7.700 penumpang per hari. Untuk mengatasi ini, sejumlah langkah strategis telah dilakukan. Maskapai Garuda membuka rute baru sejak 1 November 2024, sementara Scoot Air dari Singapura mencatatkan okupansi penumpang yang memuaskan. Kerja sama dengan kampus di Singapura dan Asita digalakkan untuk mempromosikan rute internasional ini. Selain itu, “Little Pasar Baru” dihadirkan di Kertajati, menawarkan daya tarik belanja bagi wisatawan Malaysia dan masyarakat Ciayumajakuning. Inisiatif ini diharapkan mampu menghidupkan kembali potensi Bandara Kertajati sebagai pusat transportasi dan ekonomi.

Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan transportasi massal dengan mengajukan anggaran sekitar Rp1 triliun kepada Kementerian Perhubungan untuk proyek KRL Padalarang-Cicalengka. Proyek ini mencakup elektrifikasi jalur dan pembaruan sistem persinyalan, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun. KRL ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat di Bandung Raya, mengurangi kemacetan, dan menciptakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan hadirnya KRL ini, konektivitas antarwilayah akan semakin baik, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Jawa Barat.

Ketahanan pangan merupakan aspek penting bagi kesejahteraan masyarakat. Jawa Barat, sebagai lumbung pangan nasional, memainkan peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Tahun lalu, provinsi ini mencatat produksi gabah kering sebesar 9,1 juta ton. Tahun ini, dengan berbagai upaya peningkatan produksi dan dukungan teknologi pertanian, ditargetkan mencapai 11,1 juta ton. Meski panen akhir tahun mengalami pergeseran ke awal tahun depan, pemerintah optimis target ini bisa tercapai. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan serta menjamin ketersediaan stok nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang.

Terdapat beberapa permasalahan krusial dalam indikator makro pembangunan, terutama terkait kemiskinan mengingat jumlah penduduk yang besar.

• • Belum dilakukan verifikasi dan validasi bantuan kemiskinan, sehingga masih terdapat kemiskinan ekstrem yang belum menerima bantuan sosial. Diperlukan validasi data oleh pemerintah pusat.
  • Upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui program pelatihan agar mereka memiliki akses pekerjaan.
  • Kawasan pesisir didominasi nelayan, kawasan pedesaan dipenuhi kebutuhan inflasi seperti bawang dan cabai, sementara kawasan perkotaan lebih berfokus pada sektor jasa, khususnya permodalan.
  • Stunting berpengaruh pada kualitas SDM, sementara tingkat lama sekolah menurun. Penanganan stunting difokuskan pada peningkatan konsumsi protein bagi ibu hamil. Dana penanganan stunting yang disalurkan langsung ke Puskesmas mempersulit kontrol alokasi dana.