Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Agita Nurfianti, melakukan pertemuan dengan masyarakat RW 13 untuk menyerap aspirasi sekaligus menyalurkan bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, seni, budaya, agama, serta isu ibu dan anak.
Dalam kunjungan tersebut, Agita menyerahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Kementerian Sosial secara simbolis, berupa 25 dus PMT bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, ia juga menyalurkan tambahan berupa alat tensi, sementara kebutuhan timbangan dan karpet untuk Posyandu masih menunggu pengadaan lebih lanjut. Warga mengungkapkan bahwa beberapa alat kesehatan, seperti timbangan, sudah rusak sehingga menghambat kegiatan pelayanan.
Masyarakat RW 13 juga menyampaikan keluhan terkait pemeriksaan kesehatan gratis yang dinilai hanya bersifat administratif tanpa tindakan medis memadai. Data hasil pemeriksaan langsung tercatat di Kementerian Kesehatan, sehingga warga tidak dapat mengakses layanan gratis berulang kali dalam waktu dekat. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak puas.
Menanggapi hal tersebut, Agita menekankan pentingnya standarisasi layanan kesehatan agar masyarakat memperoleh hak yang setara. Ia juga mengingatkan perlunya partisipasi warga dalam pengadaan alat habis pakai, seperti strip tes darah untuk kolesterol, asam urat, dan gula darah.
Selain isu kesehatan ibu dan anak, pertemuan juga menyoroti program senam lansia dan Posyandu remaja yang belum berjalan optimal. Subsidi makanan untuk lansia yang diberikan antar-RT/RW juga masih bervariasi jumlah dan kualitasnya. Agita mendorong adanya motivasi, komunikasi, serta pelatihan bagi kader dan lansia, termasuk pengarahan dalam penggunaan obat.
“DPD RI akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar layanan kesehatan lebih merata, dan masyarakat RW 13 dapat mewujudkan lingkungan yang sehat, sejahtera, dan bahagia,” tegas Agita.
Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi atas tantangan pelaksanaan program kesehatan di tingkat komunitas, yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perlunya koordinasi lintas sektor.
