Pada hari kunjungan lapangan ke RW 03 Kelurahan Pasir Luyu, kegiatan dipimpin oleh Anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat Komite III, Agita Nurfianti, bersama kader posyandu dan perangkat RW. Fokus utama kunjungan meliputi: layanan posyandu siklus hidup, program makan bergizi (MBG), penanganan stunting, dan isu lingkungan seperti sampah dan sanitasi.
1. Pelaksanaan Posyandu dan Layanan Siklus Hidup
Posyandu di RW 03 melaksanakan pemeriksaan rutin untuk lansia (pengukuran gula darah, asam urat) setiap bulan, serta layanan balita (terdata sekitar 64-65 balita, kehadiran variatif). Ibu hamil/busui saat ini relatif sedikit kehadirannya. Lembaga ini menggunakan formulir ILP (Integrasi Layanan Primer) untuk rentang usia dari 0–71 bulan, remaja, pralansia, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui. Meski pelatihan kader pernah dilakukan, implementasi rutin masih belum optimal.
2. Program Makan Bergizi (MBG)
Hari pertama pembagian MBG di posyandu menunjukkan mekanisme distribusi: sebagian makanan diantar dari dapur, sebagian diambil posyandu, dan ompreng (wadah) dikumpulkan kembali untuk diambil oleh pihak dapur. Program MBG ditargetkan harian, khusus untuk bayi, balita, ibu hamil/menyusui, dan rencana untuk lansia ke depan. Pentingnya SOP keamanan makanan diungkap: konsumsi segera saat datang, tidak ditunda hingga sore, masa aman ± 4 jam. Jika makanan berbau/tak aman: disarankan pelaporan ke dapur. Sistem dokumentasi foto juga diperbolehkan sebagai bukti distribusi. Namun masih ditemukan belum ada sosialisasi rinci terkait alur, lokasi dapur, kontak pengaduan.
Analisis literatur menegaskan bahwa posyandu dan program makanan tambahan berperan penting untuk pencegahan stunting.
3. Stunting dan Partisipasi Warga
Di wilayah RW 03 terdapat kasus stunting dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan untuk pemenuhan nutrisi optimal. MBG diharapkan membantu bukan hanya anak stunting tetapi seluruh sasaran. Partisipasi orang tua menjadi tantangan: banyak tidak membawa anak ke posyandu karena kesibukan kerja/sekolah. Akhir pekan pagi (Sabtu–Minggu) cenderung lebih ramai. Rekomendasi: koordinasi agar seluruh penerima hadir, sosialisasi rutin ke warga terkait waktu konsumsi dan mekanisme pengaduan.
4. Peran DPD RI – Komite III
Agita Nurfianti menjelaskan peran DPD RI dalam harmonisasi kebijakan pusat-daerah, menyerap aspirasi lapangan dan melakukan kunjungan rutin ke posyandu, sekolah dan dapur MBG/SPPG. Fungsi ini penting agar program kesehatan ibu-anak, pendidikan, sosial ekonomi, seni/budaya dan olahraga/ pemuda bisa berjalan terintegrasi.
5. Operasional Posyandu dan Fasilitas
Praktik di lapangan menunjukkan bahwa PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berbasis uang sebesar Rp 150.000 per sasaran masih menjadi patokan lama dan sering memerlukan tambahan dana mandiri. RW 03 Pasir Luyu pernah meraih juara dua lomba B2SA namun kenyataannya di lapangan tetap terbatas anggarannya. Fasilitas ruangan serbaguna digunakan untuk posyandu, latihan seni, pengajian; namun masih diperlukan meja lipat, kipas, sarana belajar Al-Quran agar kegiatan anak/ibu berjalan optimal.
6. Kegiatan Sosial-Budaya dan Ekonomi Warga (UMKM)
Kegiatan sanggar anak (usia ~5 tahun ke atas) dan festival seni Sunda/pemuda (“Pasir Luyuh Festival”) turut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan sosial-budaya. UMKM lokal seperti konveksi pakaian, Alena Dimsum (frozen makanan siap saji) serta es teller aktif dalam bazar/event. Penguatan SDI dan kolaborasi dengan mitra/partai diharapkan mendukung ekonomi warga.
7. Isu Lingkungan: Sampah dan Sanitasi
Pengelolaan sampah menghadapi kendala: TPS kota Bandung over kapasitas, armada terbatas hanya satu roda besar; tertunda 4 hari menyebabkan volume sampah membengkak. Rencana pemilahan plastik hingga pengolahan menjadi biji plastik masih belum berjalan karena kendala pemasaran. On sanitasi: kawasan padat, kategori kumuh, septic tank kecil dan gorong-gorong tak ideal. Diperlukan normalisasi saluran, pemisahan limbah rumah tangga dan kloset, serta pengajuan bantuan.
8. Logistik & Tindak Lanjut
Prosedur MBG memerlukan penempatan makanan di atas meja, pengambilan penerima di pos, pengembalian ompreng, sosialisasi lokasi dapur & kontak pengaduan. Posyandu memerlukan fasilitas meja lipat, penyimpanan barang, dan dukungan kegiatan anak/ibu. Dokumentasi distribusi penting. DPD RI akan terus melakukan silaturahmi dan monitoring lanjutan.
Kesimpulan
Kunjungan lapangan ini menegaskan bahwa layanan posyandu siklus hidup, program MBG, dan peran masyarakat lokal harus berjalan sinergis agar target penurunan stunting dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga RW 03 Pasir Luyu tercapai. Harmonisasi kebijakan pusat-daerah, peningkatan fasilitas, partisipasi warga serta penataan lingkungan menjadi aspek kunci.
